69 total views,  1 views today

SILPA DINAS KEHUTANAN RP107 M

 

RAPAT DENGAR PENDAPAT DPRD DENGAN DISHUT,  SILPA DISHUT RP.107 MILIAR TERHALANG ATURAN PUSAT, SILPA BESA DISHUT TERJADI BERULANG TERUS MENERUS,  PENYEBABNYA ATURAN PEMERINTAH PUSAT BERUBAH-UBAH,  SETUJU MASALAH ANGGARAN DISELESAIKAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT.

PROBLEMATIK ANGGARAN YANG TERJADI DI KALIMANTAN TIMUR. SALAH SATUNYA DINAS KEHUTANAN YANG PADA TAHUN 2020 BERPOTENSI MENUMPUK SILPA ATAU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBESAR RP.107 MILIAR. MASALAHNYA,  TERNYATA BUKAN KARENA TIDAK MAMPU MEMBELANJAKAN.

Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu. Pada tahun 2020 total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan sebesar Rp.107 miliar.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah berkelit , terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA itu lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat,  khususnya tiga kementerian yakni menteri keuangan , menteri kehutanan dan menteri dalam negeri.

Amrullah, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim

 

SILPA cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus menerus setiap tahunnya. Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir, problem anggaran yang terjadi di dinas kehutanan lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah.

Sutomo Jabir, Anggota Komisi II DPRD Kaltim

 

Problematik belanja di Dinas Kehutanan ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi terus menerus sepanjangan tahunnya. DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan pemerintah pusat karena kebijakan dalam DBH atau dana bagi hasil itu merugikan daerah.

 

Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan

Tinggalkan Balasan