17 Oktober 2021

PEMKAB PASTIKAN BAYAR KONTRAKTOR

 160 total views,  2 views today

PEMKAB PASTIKAN BAYAR KONTRAKTOR

Pemerintah kabupaten kutai kartanegara memastikan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan, akan dibayar sesuai dengan kontrak. Saat ini pemerintah sedang mencari landasan hukum, karena pekerjaan itu semestinya telah dibayarkan tahun 2020, sementara saat ini sudah masuk tahun 2021.

Berbagai isu bermunculan saat lebih 1600 kontraktor yang menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dibayar. Maklum, di kabupaten itu baru saja menyelenggarakan Pilkada, sehingga ada-ada saja yang mengkaitkan belum terbayarnya kontraktor karena uangnya untuk memenangkan pilkada.

Tapi isu miring itu dijawab oleh Sekertaris Daerah Sungguno. Pemerintah Kabupaten Kukar berjanji memenuhi kewajibannya membayar seluruh kontraktor. Hanya saja perlu waktu antara Januari sampai bulan Maret karena proses pembayaran memerlukan beberapa hal teknis yang harus ditempuh.

Diantaranya lantaran pekerjaan para kontraktor pada tahun 2020, sementara saat ini sudah memasuki tahun 2021. Sekda mengatakan dia segera ke Jakarta membicarakan masalah tersebut dengan Kemendagri, agar pihaknya punya landasan hukum untuk pembayaran tersebut.

Saat ini sebanyak 1.624 hingga 1.714 kontraktor belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan para kontraktor pada tahun anggaran 2020. Keterlambatan pembayaran bukan terkait masalah ketersediaan keuangan, tapi karena proses administrasi yang sangat banyak sementara staf yang mengerjakan seperti memverifikasi perusahaan sangat minim. Di samping itu para kontraktor juga banyak yang tidak mengambil uang pembayaran berdasarkan termin pekerjaan, tapi menumpuk menagih sekaligus pada akhir pekerjaan.

Lantaran itu, Pemkab Kukar mengakui kekurangan staf yang memproses pembayaran para kontraktor. Pemkab kukar mengakui akan mengevaluasi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi pada tahun 2021.

Perwakilan para kontraktor Andi Yusri merasa gembira karena Pemkab Kukar memberikan respon yang baik atas tuduhan para kontraktor. Total yang belum terbayar oleh Pemkab sebesar Rp305 miliar dan diharapkan sudah selesai sesuai dijanjikan mulai Januari hingga Maret.

Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan