17 Oktober 2021

PROLEGNAS ALAT BERAT

 220 total views,  2 views today

PROLEGNAS ALAT BERAT

Tidak ingin kehilangan momen, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi menyampaikan permasalahan krusial dihadapi Benua Etam, terkait pendapatan daerah dari sektor pajak.

Khususnya, setelah terbit Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017 tentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku mulai Oktober lalu.

Hal ini disampaikan mantan legislator Senayan saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI dipimpin Djarot Syaiful Hidayat di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Balikpapan, Senin 14 Desember 2020.

Menurut Wagub Hadi Mulyadi, berdasarkan surat keputusan MK, maka alat berat tidak lagi dikategorikan sebagai kendaraan sehingga tidak dikenakan pajak (pajak kendaraan bermotor/PKB).

‚ÄúDalam revisi UU itu alat berat tidak dimasukkan dalam jenis kendaraan bermotor,” kata Hadi Mulyadi

Padahal, selama ini Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pendapatan Daerah) telah melakukan penarikan pajak sesuai UU 28/2009.

Terlebih lagi, Kaltim memiliki potensi besar terhadap pajak alat berat ini. Sebab banyak perusahaan pertambangan batubara serta minyak dan gas bumi yang rata-rata menggunakan alat berat.

“Dampaknya sangat besar. Sebab, kami harus kehilangan ratusan miliar dari pajak alat berat ini,” jelas Hadi.

Karenanya, Pemprov Kaltim melalui Komisi II DPR-RI bisa memperjuangkan kembali atas keputusan MK melalui Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

“Jadi Mas Djarot (Djarot Syaiful Hidayat) DPR-RI kan RUU tentang Perpajakan sudah masuk Prolegnas. Semoga bisa perjuangkan masalah kami ini,” harap Hadi.(yans/sdn/humasprovkaltim).

Foto : Masdiansyah

Sumber berita#pemprovkaltim

DHY-KaltimTV